Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Penulis

Admin

Tragis, PKBI Masih Hadapi Putusan Non-Executable

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyesali putusan hukum Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung menyatakan masalah status lahan PKBI berstatus non-executable. Meskipun ada putusan pengadilan yang mengatur tentang kepemilikan atau penggunaan lahan, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apalagi dengan cara memaksa pengosongan atau penguasaan fisik atas lahan tersebut. Dalam hal ini, putusan pengadilan tidak memberikan kewenangan…

Admin

Tragis, PKBI Masih Hadapi Putusan Non-Executable

STUNTING: 1000 Days Fund Siapkan Edukasi Intensif

BKKBN dan 1000 Days Fund, Senin (5/8/2024), mengumumkan pendistribusian poster pintar mereka yang ke-4 juta. Alat inovatif ini — poster tinggi badan yang berwarna-warni dan hemat biaya. Selain itu, mudah dipasang di rumah anak bawah usia dua tahun. Poster berfungsi sebagai solusi untuk masalah paling mendesak terkait stunting; akses terhadap informasi. Kedua, petugas kesehatan masyarakat…

Admin

STUNTING: 1000 Days Fund Siapkan Edukasi Intensif

Program CSR Bodrex Jangkau Masyarakat Jakarta dan Sekitarnya

Tempo Scan perusahaan yang memproduksi bodrex, obat sakit kepala sejak tahun 2006 memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini membantu masyarakat Indonesia di berbagai sektor. Pada tahun 2024, bodrex membawa kembali Pasukan bodrex dan melaksanakan program CSR. Bertajuk; Pasukan bodrex Merah Putih Beraksi Wujudkan Indonesia Sehat dengan Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis. Program ini…

Admin

Program CSR Bodrex Jangkau Masyarakat Jakarta dan Sekitarnya

Solidaritas Masyarakat Sipil untuk PKBI Melawan Kedzaliman

Pengusiran paksa pemerintah kepada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada 10 Juli 2024, membangkitkan solidaritas lintas organisasi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggalang dukungan untuk PKBI. Inisiati ini menjadi tambahan energi bagi PKBI yang sedang menghadapi tantangan besar. PKBI akan terus berjuang melawan kedzaliman ini dan tidak akan mundur dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Direktur…

Admin

Solidaritas Masyarakat Sipil untuk PKBI Melawan Kedzaliman

Belajar dari Pandemi, ASEAN Kolaborasi Atasi Tuberkulosis

Jakarta, Prohealth.id – Lebih dari 2.4 juta orang di seluruh Asia Tenggara terkena tuberkulosis, berdasarkan Global TB Report 2024. Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam, masuk daftar negara dengan beban TBC tertinggi di dunia versi World Health Organization (WHO). Indonesia juga memiliki beban TBC tertinggi kedua di dunia. Menurut Laporan Global Tuberkulosis WHO (2023), Indonesia menyumbang…

Admin

Belajar dari Pandemi, ASEAN Kolaborasi Atasi Tuberkulosis

Belum Selesai, Kilas Balik Perjalanan PP Kesehatan

Perjuangan mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan memang menuai waktu yang cukup panjang. Organisasi masyarakat sipil khususnya yang bergerak di kesehatan msyarakat menyadari urgensi pengendalian barang candu sampai persoalan standarisasi. Semua substansi itu bertujuan mewujudkan ketahanan sumber daya manusia Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk membuat dan menetapkan peraturan turunan dalam bentuk…

Admin

Belum Selesai, Kilas Balik Perjalanan PP Kesehatan

PP KESEHATAN Terbit, Indonesia Emas Masih Punya Harapan

Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan telah terbit setelah penantian hampir satu tahun. Aturan ini banyak menjadi perhatian kelompok tenaga kesehatan karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi di dunia. Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 menyebutkan 34,5 persen dari seluruh penduduk Indonesia adalah perokok. Adapun penambahan jumlah perokok dewasa 8,8 juta orang dalam…

Admin

PP KESEHATAN Terbit, Indonesia Emas Masih Punya Harapan

HAN 2024: Butuh Lembaga Perlindungan Anak di Ranah Digital

Peringatan hari anak nasional (HAN) setiap tanggal 23 Juli. Ini menjadi momentum penting seluruh pihak untuk merefleksikan upaya untuk pemenuhan hak-hak anak. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, selama lima tahun terakhir terdapat peningkatan presentase populasi yang memiliki akses ke internet dari 64,8 persen (2018) hingga 79,5 persen (2024) atau sebanyak 221.563.479 jiwa dari total…

Admin

HAN 2024: Butuh Lembaga Perlindungan Anak di Ranah Digital

PILKADA: Suara Kelompok Rentan Kembali Terabaikan

Pada tahun 2024 ini, Indonesia menyelenggarakan 3 kegiatan penyelenggaraan Pemilu, yaitu Pemilu presiden, Pemilu legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilpres dan Pileg sudah terselenggara pada 14 Februari 2024. Sementara Pilkada akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang Untuk itu, pada Rabu, 24 Juli 2024, Konde.co melakukan peluncuran buku “Panduan Peliputan Pemilu Perspektif Gender dan…

Admin

PILKADA: Suara Kelompok Rentan Kembali Terabaikan

Cek Fakta dan Panduan Pemberitaan, Jadi Solusi Lawan Disinformasi Rokok

Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT) meluncurkan temuan disinformasi seputar produk tembakau dan industrinya, yang kali ini merupakan hasil penyisiran berita di media arus utama. Komnas Pengendalian Tembakau menemukan bahwa disinformasi yang beredar di media bukan hanya terkait isu kesehatan, tetapi juga isu ekonomi dan sosial, yang dapat mempengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, bersama Masyarakat Anti…

Admin

Cek Fakta dan Panduan Pemberitaan, Jadi Solusi Lawan Disinformasi Rokok

HARI ANAK: Jual Rokok Harus Jauh dari Sekolah

Belakangan ramai di media sosial perbincangan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Banyak pro dan kontra dari warganet mengenai isi dari RPP Kesehatan tersebut. Salah satu substansi yang menjadi bahan perdebatan adalah tentang pengendalian zat adiktif berupa produk tembakau. Ya, masyarakat kerap menyebutnya sebagai rokok dan rokok…

Admin

HARI ANAK: Jual Rokok Harus Jauh dari Sekolah

HARI ANAK 2024: Menunggu Warisan Presiden Melalui RPP Kesehatan

Hampir satu tahun sejak Undang-Undang Kesehatan resmi, pemerintah belum juga mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan. RPP Kesehatan sebagai aturan turunan seharusnya rampung paling lambat satu tahun. Patokannya setelah Undang-Undang Kesehatan sah dengan tanda tangan Presiden Joko Widodo pada 8 Agustus 2023. Pada Mei 2024, draf RPP Kesehatan telah final dan seharusnya 28 kementerian…

Admin

HARI ANAK 2024: Menunggu Warisan Presiden Melalui RPP Kesehatan