Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Rubrik

Regulasi

Rubrik yang berisikan laporan dan pemberitaan terbaru tentang perkembangan regulasi dan kebijakan publik pada sektor kesehatan masyarakat di skala nasional sampai global.

Sektor Kesehatan Perlu Pastikan Keamanan Data Tanda Tangan Elektronik

Berdasarkan Data Breach Investigations Report (DBIR), industri kesehatan berada pada peringkat ketiga dunia yang paling banyak mengalami kebocoran data. Informasi medis serta data pribadi pasien sangat sensitive dan rentan diubah, sehingga perlu ada sistem keamanan digital yang akurat dan legal untuk menjamin keamanan data pada sektor kesehatan. Tanda tangan elektronik tersertifikasi yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikasi…

Admin

Sektor Kesehatan Perlu Pastikan Keamanan Data Tanda Tangan Elektronik

TRAGEDI KANJURUHAN: Setahun Berlalu, Kekerasan Aparat Masih Terulang

Jakarta, Prohealth.id – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah dan aparat keamanan agar segera mengusut tuntas dan mengadili dengan adil para pelaku kekerasan karena penggunaan kekuatan berlebihan. Selain itu juga Amnesty International Indonesia mendesak pentingnya pemenuhan hak pemulihan bagi korban dan keluarganya. Sejumlah desakan ini dikeluarkan oleh Amnesty Intenational Indonesia dalam momentum peringatan satu tahun mengenang…

Irsyan Hasyim

TRAGEDI KANJURUHAN: Setahun Berlalu, Kekerasan Aparat Masih Terulang

Kemenaker Luncurkan Buku Panduan Baru Pengawasan Ketenagakerjaan

Jakarta, Prohealth.id – Buku panduan diluncurkan sebagai langkah signifikan mewujudkan tempat kerja yang saling menghormati, setara, dan aman. Peluncuran buku “Panduan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Pencegahan dan Penanganan Diskriminasi, dan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja” dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rapat Koordinasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin, 25 September 2023 lalu. Buku…

Ignatius Dwiana

Kemenaker Luncurkan Buku Panduan Baru Pengawasan Ketenagakerjaan

UU KESEHATAN: Peraturan Pelaksana Harus Tegaskan Pengendalian Zat Adiktif

Jakarta, Prohealth.id – Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi mandat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah resmi disahkan dan diundangkan dengan Nomor 17 Tahun 2023 pada tanggal 8 Agustus 2023. Salah satu bagian RPP yang sedang disusun adalah pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau sebagaimana mandat Pasal 152…

Tim Prohealth

UU KESEHATAN: Peraturan Pelaksana Harus Tegaskan Pengendalian Zat Adiktif

KEKERASAN DI REMPANG: Eco-City dan Marjinalisasi Suara Masyarakat Adat

Bernada tegas, sejumlah organisasi masyarakat yang menamakan dirinya Solidaritas Nasional untuk Rempang mengecam kekerasan yang terjadi pada 7 September 2023 lalu di Pulau Rempang. Solidaritas Nasional yang terdiri dari; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), WALHI Riau, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak…

Irsyan Hasyim

KEKERASAN DI REMPANG: Eco-City dan Marjinalisasi Suara Masyarakat Adat

Menggugat Kelayakan Fasilitas Stasiun Kereta untuk Disabilitas

Sri (67) terlihat kesulitan menuruni setiap anak tangga di salah satu stasiun di Jakarta. Sri mengeluh kakinya kesakitan saat menuruni anak tangga, tak beruntung, di stasiun tersebut Sri tak menemukan lift untuk mempercepat turun ke lantai bawah arah pintu keluar stasiun. Sri mengaku sudah menjadi penyandang disabilitas fisik sejak 5 tahun terakhir. Tergolong lansia, Sri…

Admin

Menggugat Kelayakan Fasilitas Stasiun Kereta untuk Disabilitas

Pemerintah Didesak Berlakukan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan Tahun Depan

Jakarta, Prohealth – Desakan untuk pemerintah segera mengesahkan aturan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) datang dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). Gugatan dari CISDI dilayangkan bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah dan DPR menerapkan cukai MBDK karena dampak buruk minuman berpemanis terhadap kesehatan.…

Ignatius Dwiana

Pemerintah Didesak Berlakukan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan Tahun Depan

Menjamin Hak Kelompok Disabilitas dalam Politik Elektoral

Matahari hampir terbenam sekitar pukul 17.45 WITA. Namun, kursi-kursi plastik di rumah DPC Partai Gerindra Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih banyak yang kosong. Hari itu, 3 Agustus 2023, DPC Partai Gerindra Kabupaten Sikka akan melakukan sosialisasi pendidikan politik sebagai salah satu pemanfaatan dana hibah partai politik (parpol). Tampak yang sudah hadir…

Tim Prohealth

Menjamin Hak Kelompok Disabilitas dalam Politik Elektoral

Masyarakat Sipil Desak Pelarangan Iklan Rokok Lebih Tegas

Organisasi masyarakat sipil peduli kesehatan menilai, pelarangan diperlukan karena saat ini anak muda khususnya anak-anak menjadi sasaran industri rokok dalam memasarkan produk rokok. Seruan larangan total iklan rokok disuarakan elemen masyarakat sipil karena selama ini penegakan aturan mengenai rokok tergolong lemah dan cenderung berbeda-beda di setiap daerah sehingga upaya lebih tegas dan kongkrit untuk memperkuat…

MF Djamal

Masyarakat Sipil Desak Pelarangan Iklan Rokok Lebih Tegas

Bogor Nominasi KTR ASEAN, Bima Arya: Pengendalian Tembakau Bukan Pencitraan

Tim Monev Implementasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ASEAN mengunjungi Alun-alun Kota Bogor dan Gerejak Zebaoth dalam rangka Smoke Free Award. Kunjungan bertujuan untuk mengecek implementasi tatanan KTR yang diatur dalam Perda KTR Kota Bogor sekaligus melakukan seleksi dan evaluasi calon nominasi ASEAN Smoke Free Award tingkat nasional yang merupakan tindak lanjut dari kampanye ASEAN bebas…

MF Djamal

Bogor Nominasi KTR ASEAN, Bima Arya: Pengendalian Tembakau Bukan Pencitraan

“Harap-Harap Cemas” Pengendalian Tembakau yang Lebih Kuat

Masih segar di ingatan para pegiat pengendalian tembakau tarik ulur revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengaman Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Hingga berusia 10 tahun, Peraturan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan itu tidak kunjung direvisi. Padahal sejumlah hal dalam Peraturan…

Admin

“Harap-Harap Cemas” Pengendalian Tembakau yang Lebih Kuat

Tingkatkan Partisipasi Publik dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2004 hingga 2022 terdapat 22 gubernur serta 148 bupati dan wali kota yang telah ditindak secara hukum. Artinya, tingkat kerawanan tersandung kasus korupsi bagi kepala daerah di Indonesia masih tinggi. Kondisi ini tentu akan menghambat program prioritas pemerintah salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrem. Saat ini memang setiap daerah…

Prohealth

Tingkatkan Partisipasi Publik dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem