Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Rubrik

Regulasi

Rubrik yang berisikan laporan dan pemberitaan terbaru tentang perkembangan regulasi dan kebijakan publik pada sektor kesehatan masyarakat di skala nasional sampai global.

Kemasan Polos Kendalikan Konsumsi Rokok

Kementerian Kesehatan menganggap standardisasi kemasan (plain/standardized packaging) rokok bisa menurunkan prevalensi perokok di Indonesia. Tak hanya Kemenkes, sejumlah akademisi juga meyakini hal yang sama. National Professional Officer Tobacco Free Initiative Badan Kesehatan Dunia (WHO) Ridhwan Fauzi, mengungkapkan prevalensi pengguna produk tembakau saat ini dan perokok saat ini tidak berubah secara signifikan. Khususnya dari tahun 2011…

Yulia A.

Kemasan Polos Kendalikan Konsumsi Rokok

Asa Jaga Demokrasi di tengah Ancaman Kebebasan Berekspresi

Turunnya indeks demokrasi Indonesia dalam temuan Economist Intelligence Unit (ECU) membuat Indonesia mendapat label sebagai negara demokrasi cacat atau flawed democracy. Situasi dan kondisi kebebasan berkekspresi memang sedang memasuki masa yang darurat. Retno Dwi Rahayu, Ketua Himpunan mahasiswa Ilmu Publik UNKRIS turut merasakan demokrasi Indonesia yag menurun. Tak terkecuali dari kasus kekerasan yang dilakukan oleh…

Ahmad Khudori

Asa Jaga Demokrasi di tengah Ancaman Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi di tengah rancangan UU POLRI

Jakarta, Prohealth.id – Rancangan pasal-pasal dalam RUU POLRI bisa menuai kontroversi di tengah masyarakat. Hal ini mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kebebasan berekspresi karena akan menggerus demokrasi. Dalam beberapa kesempatan ketika mengamankan demonstrasi, polisi melakukan kekerasan kepada demonstran. Salah satu yang mengalami Merta Mardiana, seorang aktivis perempuan Banten. Merta ingat betul kala ia mengalami kekerasan dari polisi…

Ahmad Khudori

Kebebasan berekspresi di tengah rancangan UU POLRI

Diskriminasi Atas Orang Asli Papua Belum Selesai

Diskriminasi terhadap orang asli Papua yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat. Daerah hunian orang asli Papua memiliki lebih sedikit pusat kesehatan masyarakat dan sekolah. Peneliti Senior HRW Andreas Harsono, Human Rights Watch (HRW) menyatakan rasisme ini tak terselesaikan di Indonesia. Pemerintah lebih menyukai pendatang untuk mengisi pekerjaan di pemerintahan. Baik sebagai guru, perawat, di kepolisian,…

Ignatius Dwiana

Diskriminasi Atas Orang Asli Papua Belum Selesai

KUNJUNGAN PAUS FRANSISKUS: Pentingnya Menyelesaikan Kasus Kekerasan HAM

Jakarta, Prohealth.id – Amnesty International Indonesia menyerukan kepada Paus Fransiskus ikut menyoroti komitmen pemerintah Indonesia menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan, pentingnya menghentikan pelanggaran HAM. Apalagi akibat kebijakan pembangunan masa kini yang tidak ramah sosial dan lingkungan. Sebut saja seperti yang terjadi di Papua dan Rempang. Pesan…

Admin

KUNJUNGAN PAUS FRANSISKUS: Pentingnya Menyelesaikan Kasus Kekerasan HAM

KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN: Desak Polisi dan Dewan Pers Bertindak Tegas

Jakarta, Prohealth.id – Kasus teror terhadap Hussein Abri Dongoran, jurnalis Tempo sekaligus pengisi siniar Bocor Alus Politik, kembali terjadi. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jakarta (AJI Jakarta) Irsyan Hasyim menyatakan, Husein Abri memperoleh teror perusakan mobil miliknya di Jalan Gotong Royong Beji, Depok, Jawa Barat, pada Selasa pukul 12:05 WIB, 3 September 2024. Kejadian bermula ketika…

Admin

KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN: Desak Polisi dan Dewan Pers Bertindak Tegas

KAWAL DEMOKRASI: Desakan Keras dari Tembok Perguruan

Sejumlah perguruan tinggi, guru besar, dan akademisi di Indonesia sekali lagi menyuarakan dengan tegas dinamika UU Pilkada. Aksi demonstrasi mahasiswa pada 22 Agustus 2024 adalah simbol perlawanan dari ruang akademik. Selain bentuk sikap perlawanan, kelompok cendekia banyak yang mencoba memberikan penjelasan tentang sistem tata negara di Indonesia. Kondisi yang terjadi berkaitan dengan revisi UU Pilkada…

Admin

KAWAL DEMOKRASI: Desakan Keras dari Tembok Perguruan

KAWAL UU PILKADA: Kekerasan dan Intimidasi Mengintai Masyarakat

Aksi demonstrasi menolak revisi Undang-undang (UU) Pilkada pada 22 Agustus 2024 lalu, tersebar hampir di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebut saja; Semarang, Yogyakarta, Bandung, Lampung, Sulawesi, Kalimantan, dan Jakarta. Sayangnya, aksi penyampaian pendapat di seluruh wilayah tersebut tak luput dari brutalitas aparat Kepolisian dan TNI. Sejumlah massa aksi yang berpartisipasi mengekspresikan pandangan politik dalam aksi…

Irsyan Hasyim

KAWAL UU PILKADA: Kekerasan dan Intimidasi Mengintai Masyarakat

KAWAL DEMOKRASI: Salah Kaprah Legislatif Hancurkan Konstitusi

Layar kaca ramai dengan laporan aksi massa yang berdatangan ke depan kantor DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024. Tujuannya satu, mendesakan DPR RI jangan mengubah Undang-undang Pilkada. Dalam keputusannya, MK telah menetapkan untuk membatalkan perubahan batas usia calon kepala daerah yang sempat ramai di Mahkamah Agung (MA). MK juga mengabulkan gugatan Partai Buruh dan…

Irsyan Hasyim

KAWAL DEMOKRASI: Salah Kaprah Legislatif Hancurkan Konstitusi

Merdeka dan Bebas dari Narkotika

Jakarta, Prohealth.id – Tim Advokasi Komunitas ‘Keadilan untuk Aga’ telah mengikuti proses yang begitu panjang dan sangat melelahkan terhadap Kasus Wan traga duvan Baros yang terpaksa berhadapan dengan hukum. Aga pernah melalui proses perawatan medis di RSKO dan pernah mengakses layanan terapi subtitusi narkotika di Puskesmas Bogor Timur. Namun sayang ia tetap menerima tuntutan 6…

Admin

Merdeka dan Bebas dari Narkotika

Tragis, PKBI Masih Hadapi Putusan Non-Executable

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyesali putusan hukum Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung menyatakan masalah status lahan PKBI berstatus non-executable. Meskipun ada putusan pengadilan yang mengatur tentang kepemilikan atau penggunaan lahan, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apalagi dengan cara memaksa pengosongan atau penguasaan fisik atas lahan tersebut. Dalam hal ini, putusan pengadilan tidak memberikan kewenangan…

Admin

Tragis, PKBI Masih Hadapi Putusan Non-Executable

Belum Selesai, Kilas Balik Perjalanan PP Kesehatan

Perjuangan mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan memang menuai waktu yang cukup panjang. Organisasi masyarakat sipil khususnya yang bergerak di kesehatan msyarakat menyadari urgensi pengendalian barang candu sampai persoalan standarisasi. Semua substansi itu bertujuan mewujudkan ketahanan sumber daya manusia Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk membuat dan menetapkan peraturan turunan dalam bentuk…

Admin

Belum Selesai, Kilas Balik Perjalanan PP Kesehatan