Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Topik

Greenpeace Indonesia

COP 17 CBD: Greenpeace Desak Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Hak Masyarakat Adat

Greenpeace mendesak pemerintah negara-negara di Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB (COP 17 CBD) untuk segera menghasilkan keputusan yang berorientasi pada pencegahan keruntuhan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati serta pengakuan hak-hak dan kepemimpinan Masyarakat Adat. Tuntutan ini juga disampaikan lewat pesan “Penundaan adalah Penghancuran” oleh para aktivis Greenpeace dengan menerbangkan balon udara1 di desa bersejarah Garni menjelang…

Prohealth

COP 17 CBD: Greenpeace Desak Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Hak Masyarakat Adat

Greenpeace Respons Keputusan Prabowo Bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional

Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional menunjukkan bahwa persoalan lahan gambut tak bisa lagi diabaikan dalam konteks isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Setelah selama ini absen dari pernyataan Presiden dan anak buahnya, pembahasan tentang lahan gambut akhirnya sampai ke Istana Negara. Kendati begitu, ada banyak persoalan yang mestinya lebih…

Prohealth

Greenpeace Respons Keputusan Prabowo Bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional

Greenpeace Menang, Pemerintah Diperintah Buka Pencabutan Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat

Greenpeace Indonesia menyambut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta hari ini yang menolak keberatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk membuka surat keputusan (SK) pencabutan izin usaha pertambangan empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Putusan ini menegaskan putusan sebelumnya oleh Komisi Informasi Pusat, yang menyatakan bahwa dokumen pencabutan izin dan detail…

Admin

Greenpeace Menang, Pemerintah Diperintah Buka Pencabutan Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat

Greenpeace Merespons Menteri Bahlil tentang Ancaman Tambang Nikel di Raja Ampat

Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ihwal temuan Greenpeace tentang ancaman tambang di Raja Ampat, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan, “Bapak Menteri ESDM, bukannya kami mahatahu. Namun riset Greenpeace menemukan sejumlah bukti kuat bahwa Raja Ampat memang belum aman dari ancaman tambang nikel dan industri ekstraktif…

Tim Prohealth

Greenpeace Merespons Menteri Bahlil tentang Ancaman Tambang Nikel di Raja Ampat

EKSPLOITASI NIKEL: Warga Papua Tolak Industrialisasi Nikel di Raja Ampat

Pada 3 Juni 2025, ketika Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, berpidato dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta, aktivis Greenpeace menerbangkan banner bertuliskan “What’s the True Cost of Your Nickel?”. Para aktivis dan juga sejumlah warga Papua membawa pesan “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”. Bukan hanya di ruang…

Admin

EKSPLOITASI NIKEL: Warga Papua Tolak Industrialisasi Nikel di Raja Ampat

Bursa Karbon Ditolak Dianggap Bukan Solusi Krisis Iklim

Pada 26 September 2023 lalu, pemerintah resmi meluncurkan bursa karbon. Peluncuran ini menandai berlakunya perdagangan karbon secara mandatoris di Indonesia. Peluncuran bursa karbon menandakan bahwa secara mandatoris pemerintah Indonesia melakukan perdagangan krisis, sebab hakikat dari perdagangan karbon adalah pemberian izin oleh negara kepada korporasi ataupun negara-negara industri untuk terus melepas emisi dengan melakukan penyeimbangan karbon…

Irsyan Hasyim

Bursa Karbon Ditolak Dianggap Bukan Solusi Krisis Iklim