Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Topik

jaminan sosial

Jamkeswatch Tolak Keras Kelas Rawat Inap Standar

Jamkeswatch menolak peraturan tentang KRIS karena akan membuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat bukan makin baik, tetapi makin memburuk. Direktur Eksekutif Jamkeswatch Daryus mengatakan pemerintah harus sadar masih banyak peserta JKN-KIS yang sulit mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini lantaran masih banyak carut marut dalam implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan ini tidak ideal karena pemerintah menerapkan…

Admin

Jamkeswatch Tolak Keras Kelas Rawat Inap Standar

Penerapan Perlinsos yang Tak Kunjung Adil

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menemukan salah satu faktor utama masalah implementasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah permasalahan data dan pemutakhiran data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga menyebabkan ketidaktepatan penerima bantuan sosial. Hal itu dipaparkan dalam siaran pers SPRI pada Rabu, 28 Desember 2022 lalu. Dilansir dari laman resmi Anggaran Kementerian Keuangan, terjadinya…

Shinta Fitrotun Nihayah

Penerapan Perlinsos yang Tak Kunjung Adil

Ombudsman RI: Rencana Kebijakan Baru BPJS Kesehatan Harus Transparan dan Adil

Jakarta, Prohealth.id – Ombudsman Republik Indonesia tengah menyoroti rencana kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait Penyesuaian Iuran peserta BPJS Kesehatan berdasarkan besar gaji bagi Pekerja Penerima Upah (BPU) dan rencana kebijakan kelas rawat inap standar bagi peserta BPJS Kesehatan berdasarkan kategori kelas kepesertaan BPJS Kesehatan yang dipilih. Anggota Ombudsman…

Tim Prohealth

Ombudsman RI: Rencana Kebijakan Baru BPJS Kesehatan Harus Transparan dan Adil

JKN Memang Menurunkan Beban Rumah Tangga, Tetapi…

Keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tampak belum optimal sehingga biaya pengobatan langsung dengan biaya kantong sendiri atau Out of Pocket (OOP) masih harus diturunkan untuk mendorong efektivitas jaminan sosial untuk masyarakat. Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) tahun 2021 lalu, Konsultan Health Policy Unit Setjen Kementerian Kesehatan,…

Admin

JKN Memang Menurunkan Beban Rumah Tangga, Tetapi…

Jika Cukai Rokok Tak Naik, JKN Akan Tetap Boncos

Jakarta, Prohealth.id – Ketua Ikatan Ekonomi Kesehatan Indonesia Hasbullah Thabrany, melalui akun Twitter pribadi, dia menjabarkan kualitas Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia yang akan tetap merugi jika cukai rokok tak dinaikkan. Dilansir dari akun pribadinya, Hasbullah menuturkan, setiap tahun, pemerintah rugi Rp44 triliun karena rokok. Seperti yang tertuang dalam penelitian dari Lembaga Demografi FEUI yang…

Tim Prohealth

Jika Cukai Rokok Tak Naik, JKN Akan Tetap Boncos

Tak Gantikan Rokok Konvensional, Ini Alasan Rokok Elektrik Dua Kali Lebih Berbahaya

Jakarta, Prohealth.id – Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) meluncurkan hasil penelitian yang membuktikan adanya beban ganda pada kesehatan, utilisasi kesehatan, dan produktivitas pengguna rokok elektronik dan konvensional. Dalam studinya, PKJS-UI memaparkan bahwa prevalensi perokok konvensional berbasis tembakau dan perokok elektronik semakin menghawatirkan di Indonesia. Studi tersebut menunjukkan rokok elektronik yang diklaim sebagai alat…

Tim Prohealth

Tak Gantikan Rokok Konvensional, Ini Alasan Rokok Elektrik Dua Kali Lebih Berbahaya

Saya PRT Yang Terkena TBC, Mana Perlindungan Kesehatan Untuk Kami?

2016 lalu, Yayuk Ernawati tak mengira bahwa batuk-batuk yang Ia alami merupakan TBC. Yayuk baru tahu ketika berobat ke dokter spesialis penyakit dalam karena segala macam obat batuk yang Ia konsumsi tak mempan. Kala itu, perempuan yang tinggal di Malang, Jawa Timur ini bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di empat majikan atau pekerja rumah…

Admin

Saya PRT Yang Terkena TBC, Mana Perlindungan Kesehatan Untuk Kami?

Kenaikan Konsumsi Rokok Sedot Anggaran Negara

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Keuangan berencana menekan konsumsi rokok dengan menaikkan harga cukai. Sejak 1 Januari lalu, pemerintah memberlakukan tarif cukai rokok rata-rata 10,54 persen dan mengerek harga jual eceran rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/3012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. “Kami melihat ada kemungkinan untuk…

Admin

Kenaikan Konsumsi Rokok Sedot Anggaran Negara