Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Topik

komisi pemberantasan korupsi

Pakar Ekonomi IPB Desak Pemerintah Tingkatkan Pengawasan MinyaKita

Jakarta, Prohealth.id – Pakar Ekonomi IPB University, Prof. A. Faroby Falatehan, menyoroti kasus MinyaKita sebagai bentuk kelalaian pemerintah dalam pengawasan distribusi minyak goreng. Sebagaimana telah beredar temuan bahwa kemasan satu liter MinyaKita kenyataannya hanya berisi 750-800 ml. Menurut Prof. Faroby, kejadian ini salah satunya terjadi akibat ketidaktakutan beberapa oknum dalam melakukan kecurangan. Guru Besar Ilmu…

Prohealth

Pakar Ekonomi IPB Desak Pemerintah Tingkatkan Pengawasan MinyaKita

MAKAN BERGIZI GRATIS: Waspada Korupsi Akibat Minim Transparansi

Jakarta, Prohealth.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto. ICW menilai program ini memiliki banyak cacat dari aspek anggaran, kebijakan teknis, pelaksanaan, hingga pengawasan. ICW menyoroti tiga masalah mendasar dalam program MBG: pertama, kebijakan yang tidak berbasis data dan kajian komprehensif. Kedua,…

Dian Amalia Ariani

MAKAN BERGIZI GRATIS: Waspada Korupsi Akibat Minim Transparansi

WAWANCARA EKSKLUSIF: Konflik Kepentingan Picu Korupsi Uang dan Regulasi

Instrumen pencegahan korupsi paling efektif bisa berjalan tidak optimal karena banyak faktor. Belum lagi program yang berlangsung tidak tepat sasaran sehingga membuka peluang korupsi uang sampai regulasi. Kondisi ini disebabkan dari mulai manajemen data yang buruk sampai konflik kepentingan yang membuat korupsi uang sampai regulasi rentan terjadi dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan manusia. Hal…

Tim Prohealth

WAWANCARA EKSKLUSIF: Konflik Kepentingan Picu Korupsi Uang dan Regulasi

WAWANCARA EKSKLUSIF: Korupsi Gerogoti Hak Kesehatan Masyarakat

Melalui Inpres Nomor 4 tahun 2022, Presiden Jokowi menuliskan akan “Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” dikutip dari laman JDIH Sekretariat Kabinet…

Tim Prohealth

WAWANCARA EKSKLUSIF: Korupsi Gerogoti Hak Kesehatan Masyarakat

Duh! ASN Terdeteksi Terima Bansos, Stranas PK Dorong Akurasi

Jakarta, Prohealth.id – Sejak 2019, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus mendorong utilisasi NIK untuk meningkatkan akurasi ketepatan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Hal ini mengingat tercatat masih ada 23,8 ribu ASN, 493 pemilik upah di atas upah minimum kabupaten, serta 14 ribu pengurus/pemilik Badan Hukum, yang terdaftar sebagai penerima bansos dan terindikasi…

Irsyan Hasyim

Duh! ASN Terdeteksi Terima Bansos, Stranas PK Dorong Akurasi

Pemerintah Daerah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Dalam Satu Bulan

Jakarta, Prohealth.id – Karakteristik unik yang terdapat dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) membuat data penerima bansos dapat dipastikan validitasnya dan dipadankan dengan basis data berbasis NIK pada kementerian/lembaga lain untuk meningkatkan akurasi ketepatan pemberian bansos pada masyarakat. Menurut Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, guna meningkatkan akurasi penyaluran bansos, Strategi Nasional…

Irsyan Hasyim

Pemerintah Daerah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Dalam Satu Bulan

Tingkatkan Partisipasi Publik dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2004 hingga 2022 terdapat 22 gubernur serta 148 bupati dan wali kota yang telah ditindak secara hukum. Artinya, tingkat kerawanan tersandung kasus korupsi bagi kepala daerah di Indonesia masih tinggi. Kondisi ini tentu akan menghambat program prioritas pemerintah salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrem. Saat ini memang setiap daerah…

Prohealth

Tingkatkan Partisipasi Publik dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Program Pengentasan Stunting Rentan jadi Ajang Korupsi

Bertepatan dengan peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2023 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran tepat sasaran, akuntabel, dan transparan untuk program peningkatan gizi masyarakat dan mencegah stunting. Untuk memulai target dengan transparan maka pada Oktober 2022, KPK bersama Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menggelar audiensi dan koordinasi terkait upaya pencegahan korupsi…

Irsyan Hasyim

Program Pengentasan Stunting Rentan jadi Ajang Korupsi