Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Topik

korupsi

Pakar Ekonomi IPB Desak Pemerintah Tingkatkan Pengawasan MinyaKita

Jakarta, Prohealth.id – Pakar Ekonomi IPB University, Prof. A. Faroby Falatehan, menyoroti kasus MinyaKita sebagai bentuk kelalaian pemerintah dalam pengawasan distribusi minyak goreng. Sebagaimana telah beredar temuan bahwa kemasan satu liter MinyaKita kenyataannya hanya berisi 750-800 ml. Menurut Prof. Faroby, kejadian ini salah satunya terjadi akibat ketidaktakutan beberapa oknum dalam melakukan kecurangan. Guru Besar Ilmu…

Prohealth

Pakar Ekonomi IPB Desak Pemerintah Tingkatkan Pengawasan MinyaKita

MAKAN BERGIZI GRATIS: Waspada Korupsi Akibat Minim Transparansi

Jakarta, Prohealth.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto. ICW menilai program ini memiliki banyak cacat dari aspek anggaran, kebijakan teknis, pelaksanaan, hingga pengawasan. ICW menyoroti tiga masalah mendasar dalam program MBG: pertama, kebijakan yang tidak berbasis data dan kajian komprehensif. Kedua,…

Dian Amalia Ariani

MAKAN BERGIZI GRATIS: Waspada Korupsi Akibat Minim Transparansi

Temani Mereka yang Mencari Keadilan dalam Karya Garin Nugroho

Warga dalam memperjuangkan keadilan tidak sendirian. Karena ada Puspa (diperankan Della Dartyan), pengacara muda yang selalu mendampingi mereka yang termarjinalkan. Tum menjadi tersangka. Ada tuduhan mencuri dan ia mendapat hukuman satu tahun penjara. Dia pun dipaksa melakukan tindakan yang tidak dilakukan dalam adegan reka ulang. Dinginnya dinding penjara tak perlu ia rasakan seandainya Tum dulu…

Ignatius Dwiana

Temani Mereka yang Mencari Keadilan dalam Karya Garin Nugroho

WAWANCARA EKSKLUSIF: Konflik Kepentingan Picu Korupsi Uang dan Regulasi

Instrumen pencegahan korupsi paling efektif bisa berjalan tidak optimal karena banyak faktor. Belum lagi program yang berlangsung tidak tepat sasaran sehingga membuka peluang korupsi uang sampai regulasi. Kondisi ini disebabkan dari mulai manajemen data yang buruk sampai konflik kepentingan yang membuat korupsi uang sampai regulasi rentan terjadi dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan manusia. Hal…

Tim Prohealth

WAWANCARA EKSKLUSIF: Konflik Kepentingan Picu Korupsi Uang dan Regulasi

Tingkatkan Partisipasi Publik dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2004 hingga 2022 terdapat 22 gubernur serta 148 bupati dan wali kota yang telah ditindak secara hukum. Artinya, tingkat kerawanan tersandung kasus korupsi bagi kepala daerah di Indonesia masih tinggi. Kondisi ini tentu akan menghambat program prioritas pemerintah salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrem. Saat ini memang setiap daerah…

Prohealth

Tingkatkan Partisipasi Publik dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Program Pengentasan Stunting Rentan jadi Ajang Korupsi

Bertepatan dengan peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2023 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran tepat sasaran, akuntabel, dan transparan untuk program peningkatan gizi masyarakat dan mencegah stunting. Untuk memulai target dengan transparan maka pada Oktober 2022, KPK bersama Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menggelar audiensi dan koordinasi terkait upaya pencegahan korupsi…

Irsyan Hasyim

Program Pengentasan Stunting Rentan jadi Ajang Korupsi

Ivermectin Jadi Buruan Rente di Masa Pandemi

Jakarta, Prohealth.id – Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi Covid-19. Melalui siaran pers yang diterima Prohealth.id, Kamis (22/7/2021), ICW menyebut polemik Ivermectin menunjukkan bahwa krisis kesehatan masyarakat saat ini telah dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan. Polemik Ivermectin…

Tim Prohealth

Ivermectin Jadi Buruan Rente di Masa Pandemi

Pemerintah Diminta Akui Kegagalan Mengatasi Pandemi Covid-19

Jakarta, Prohealth.id – Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik yang terdiri dari YLBHI, LaporCovid-19, ICW dan Lokataru bersama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) meminta pemerintah mengakui kegagalan mengatasi pandemi Covid-19 sehingga saat ini Indonesia masuk dalam fase gawat darurat. Melalui konferensi pers yang digelar pada Senin (5/7/2021), Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan…

Tim Prohealth

Pemerintah Diminta Akui Kegagalan Mengatasi Pandemi Covid-19