Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Topik

Mahkamah Konstitusi

Koalisi Reset Kehutanan: Perkuat Hukum Rakyat di Tengah Perebutan Ruang Hidup dan Industri Ekstraktif

Pulau Kalimantan kembali menghadapi tekanan besar atas ruang hidup masyarakat akibat ekspansi investasi, industri ekstraktif, pembangunan infrastruktur, perkebunan, serta proyek strategis nasional. Hutan, tanah, sungai, dan wilayah adat terus berhadapan dengan berbagai bentuk perizinan, penetapan kawasan, konsesi, dan proyek pembangunan yang mengubah penguasaan serta pemanfaatan ruang. Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan tersebut semakin menguat melalui…

Admin

Koalisi Reset Kehutanan: Perkuat Hukum Rakyat di Tengah Perebutan Ruang Hidup dan Industri Ekstraktif

Kuota Internet Tak Lagi Hangus Pasca-Putusan MK, Ini Saran Pakar IPB University

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa aktif kuota internet dinilai menjadi angin segar bagi konsumen. Pasalnya, kebijakan hangusnya sisa kuota setelah masa aktif paket internet berakhir selama ini dinilai menempatkan konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan. Pakar perilaku konsumen IPB University, Ujang Sumarwan menilai putusan ini merupakan sinyal positif yang menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap perlindungan…

Tim Prohealth

Kuota Internet Tak Lagi Hangus Pasca-Putusan MK, Ini Saran Pakar IPB University

Pemerintah dan DPR Tak Bersedia Beri Keterangan di MK, Pengabaian Hak Masyarakat Adat dan Lokal

Tim Advokasi Untuk Konservasi Berkeadilan menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Uji Materiil Pasal 1 angka 16 UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) dan diregistrasi dengan Nomor 262/PUU-XXVI/2026 pada Kamis, 6 Agustus 2026. Agenda sidang kali ini adalah untuk mendengarkan keterangan dari pihak Presiden dan…

Prohealth

Pemerintah dan DPR Tak Bersedia Beri Keterangan di MK, Pengabaian Hak Masyarakat Adat dan Lokal

Pemerintah dan DPR Harus Patuhi Putusan MK, Keluarkan Anggaran MBG dari Bujet Pendidikan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengucapkan putusan perkara pengujian materiil terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026. Dalam petitumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 dikabulkan sebagian, yang mana dinyatakan bahwa permohonannya adalah beralasan untuk sebagian.…

Admin

Pemerintah dan DPR Harus Patuhi Putusan MK, Keluarkan Anggaran MBG dari Bujet Pendidikan

Pasca-Putusan MK, YLKI Desak Komdigi, Operator, dan KPPU Bergerak Cepat Lindungi Konsumen

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), operator telekomunikasi, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk segera mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tentang praktik kuota internet hangus. Putusan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat perlindungan hak konsumen dan harus segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret. Pertama, YLKI mendesak Komdigi untuk segera…

Prohealth

Pasca-Putusan MK, YLKI Desak Komdigi, Operator, dan KPPU Bergerak Cepat Lindungi Konsumen

KAWAL UU PILKADA: Kekerasan dan Intimidasi Mengintai Masyarakat

Aksi demonstrasi menolak revisi Undang-undang (UU) Pilkada pada 22 Agustus 2024 lalu, tersebar hampir di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebut saja; Semarang, Yogyakarta, Bandung, Lampung, Sulawesi, Kalimantan, dan Jakarta. Sayangnya, aksi penyampaian pendapat di seluruh wilayah tersebut tak luput dari brutalitas aparat Kepolisian dan TNI. Sejumlah massa aksi yang berpartisipasi mengekspresikan pandangan politik dalam aksi…

Irsyan Hasyim

KAWAL UU PILKADA: Kekerasan dan Intimidasi Mengintai Masyarakat

KAWAL DEMOKRASI: Salah Kaprah Legislatif Hancurkan Konstitusi

Layar kaca ramai dengan laporan aksi massa yang berdatangan ke depan kantor DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024. Tujuannya satu, mendesakan DPR RI jangan mengubah Undang-undang Pilkada. Dalam keputusannya, MK telah menetapkan untuk membatalkan perubahan batas usia calon kepala daerah yang sempat ramai di Mahkamah Agung (MA). MK juga mengabulkan gugatan Partai Buruh dan…

Irsyan Hasyim

KAWAL DEMOKRASI: Salah Kaprah Legislatif Hancurkan Konstitusi

Perjuangan atas Hak Pekerja Migran Masih Simpang Siur di MK

Jakarta, Prohealth.id – Sembilan perwakilan organisasi pelaut dan organisasi masyarakat sipil mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait atas pengujian (judicial review) materiil Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Mahkamah Konstitusi (MK), yang terdaftar dalam perkara nomor: 127/PUU-XXI/2023. Pengajuan permohonan Pihak Terkait tersebut dilakukan pada Senin (20/11/2023) lalu. Adapun sembilan perwakilan…

Tim Prohealth

Perjuangan atas Hak Pekerja Migran Masih Simpang Siur di MK