Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan PeduliSenin, 19 Oktober 2026
Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli
Topik
Sikap pemerintah Indonesia yang permisif terhadap campur tangan industri tembakau dalam proses penyusunan regulasi. Oleh karena itu, regulasi pengendalian tembakau semakin lemah. Mouhamad Bigwanto, Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) menyatakan pengendalian tembakau yang lemah akan berdampak kepada anak-anak. Hal ini karena mereka akan terus menerus menjadi target pemasaran industri rokok yang masif dan manipulatif.…
Admin
“RUU Kesehatan ini, berpihak kepada kami, atau kepada oligarki?” ujar salah satu orator dalam demonstrasi depan DPR RI ‘Menunda Pembahasan RUU Kesehatan. Massa dari sejumlah organisasi kesehatan masyarakat memang tampak mengerumuni jalan depan Gedung DPR RI. Tuntutan semuanya sama; menolak pengesahan RUU Kesehatan. Dalam pantauan Prohealth.id, organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker…
Tim Prohealth
Jakarta, Prohealth.id – Upaya pengesahan RUU Kesehatan menjadi polemik dan mendapat banyak penolakan dari berbagai kelompok masyarakat seperti organisasi profesi bidang kesehatan, organisasi masyarakat sipil, tak terkecuali organisasi disabilitas. Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menghadapi dampak langsung dari pengesahan RUU Kesehatan, Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI Disabilitas), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat,…
Tim Prohealth
Jakarta, Prohealth.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan RUU Kesehatan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020-2024, berdasarkan Keputusan DPR tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Perubahan Prioritas 2022, dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024. Untuk itu, Komisi IX DPR RI telah melaksanakan…
Irsyan Hasyim
Jakarta, Prohealth.id – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menilai penyusunan RUU Kesehatan dilakukan terburu-buru dan tidak transparan. Diah Satyani Saminarsih, Founder dan CEO CISDI mengatakan beberapa indikasinya adalah dengan proses konsultasi yang singkat dan tidak dipublikasikannya naskah final kepada publik secara resmi sebelum pengesahan. Selain itu, pengesahan ini juga mengabaikan rekomendasi masyarakat sipil…
Tim Prohealth
Jakarta, Prohealth.id – Derasnya hujan tidak menjadi halangan bagi Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia (AOMKI) bersama Indonesian Youth Council For Tactical Changes (IYCTC) menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 7 Juli 2023 di depan gedung DPR RI. Tujuan gabungan sejumlah organisasi kesehatan dan aliansi mahasiswa kesehatan adalah dengan tegas mendesak pemerintah menunda pengesahan RUU Kesehatan. Berdasarkan…
Tim Prohealth
Jakarta, Prohealth.id – Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia (AOMKI) dan Indonesian Youth Council For Tactical Changes (IYCTC) menolak pengesahan RUU Kesehatan. Penolakan tersebut dikukuhkan dengan penyelenggaraan Aksi Bersama di depan gedung DPR/MPR RI pada Jumat, 7 Juli 2023 pukul 14.00 WIB. Berdasarkan pantauan Prohealth.id, hujan yang mengguyur cukup deras di depan DPR RI tidak melunturkan…
Irsyan Hasyim
Jakarta, Prohealth.id – Penolakan atas RUU Kesehatan yang sedang dibahas DPR RI kini datang dari Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia (AOMKI). Dalam konferensi pers yang dilaksanakan Rabu, 5 Juli 2023, AOMKI bahkan mendesak Presiden Jokowi dan DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan atau Omnibus Law sektor Kesehatan. Nalsali Ginting, Kepala Direktorat Advokasi, Ikatan Senat…
Irsyan Hasyim
Jakarta, Prohealth.id – Komisi IX DPR dan Pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan ke paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang, Senin (19/6/2023). Resminya RUU Kesehatan dibawa ke paripurna setelah ada 7 Fraksi di Komisi IX DPR RI yang menyetujui RUU Kesehatan. Sisanya ada 2 fraksi saja yang menolak RUU Kesehatan yaitu Partai Demokrat dan PKS…
Tim Prohealth
Jakarta, Prohealth.id – Minimnya keterlibatan publik dan partisipasi dalam penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law terbukti dengan tidak terakomodasinya suara-suara korban rokok dan pegiat kesehatan masyarakat dari bahaya zat adiktif. Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menjelaskan, metode omnibus law dalam penyusunan regulasi memang membuat minimnya pelibatan partisipasi…
Irsyan Hasyim
