Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan PeduliSenin, 19 Oktober 2026
Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli
Topik
Jakarta, Prohealth.id – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menunjukkan keberpihakannya pada pembangunan manusia melalui penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Direction of Operation and Service PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Wasid mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi publik, seperti bandara harus menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungannya. Menurut Wasid,…
Admin
Jakarta, Prohealth.id — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Netty Prasetiyani setuju jika PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif direvisi jika dianggap diperlukan. Sebelumnya PP 109 tahun 2012 itu sudah disahkan dan berlaku sejak 24 Desember 2012, sebagai peraturan pelaksana Pasal 116 UU no 36 Tahun 2009…
Admin
Jakarta, Prohealth.id – Pengendalian zat adiktif menjadi urgensi seiring dengan semakin tingginya angka perokok anak serta kebutuhan negara untuk memaksimalisasi penerimaan dari cukai. Rama Prima Syahti Fauzi selaku Analis Kebijakan Ahli Madya, Koordinator Pengendalian Penyakit, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memaparkan, nikotin hasil tembakau termasuk zat adiktif yang dikendalikan jika merujuk Undang-Undang Nomor 39…
Admin
Jakarta, Prohealth.id — Yayasan Lentera Anak yang selama ini fokus mengkampanyekan upaya pengendalian zat adiktif mendukung upaya dari Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) untuk tidak lagi menjadikan perusahaan rokok sebagai sponsor. Ketua Lentera Anak, Lisda Sundari mengatakan telah mengirimkan surat terbuka Ketua Umum Agung Firman Sampurna, Ketua Umum PBSI; Direktur Utama BNI,…
Admin
Jakarta, Prohealth.id – Koalisi Peduli Kesehatan mulai meradang atas sikap acuh Ombudsman merespon laporan dugaan maladministrasi di Kementerian Kesehatan. Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia selaku kuasa hukum Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan (KOMPAK) menyatakan telah menerima surat tertanggal 12 April 2021 dari Ombudsman RI menanggapi laporan KOMPAK pada tanggal 2 Desember 2020…
Tim Prohealth
