Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan PeduliSenin, 19 Oktober 2026
Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli
Topik
Warga dalam memperjuangkan keadilan tidak sendirian. Karena ada Puspa (diperankan Della Dartyan), pengacara muda yang selalu mendampingi mereka yang termarjinalkan. Tum menjadi tersangka. Ada tuduhan mencuri dan ia mendapat hukuman satu tahun penjara. Dia pun dipaksa melakukan tindakan yang tidak dilakukan dalam adegan reka ulang. Dinginnya dinding penjara tak perlu ia rasakan seandainya Tum dulu…
Ignatius Dwiana
Instrumen pencegahan korupsi paling efektif bisa berjalan tidak optimal karena banyak faktor. Belum lagi program yang berlangsung tidak tepat sasaran sehingga membuka peluang korupsi uang sampai regulasi. Kondisi ini disebabkan dari mulai manajemen data yang buruk sampai konflik kepentingan yang membuat korupsi uang sampai regulasi rentan terjadi dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan manusia. Hal…
Tim Prohealth
Melalui Inpres Nomor 4 tahun 2022, Presiden Jokowi menuliskan akan “Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” dikutip dari laman JDIH Sekretariat Kabinet…
Tim Prohealth
Jakarta, Prohealth.id – Sejak 2019, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus mendorong utilisasi NIK untuk meningkatkan akurasi ketepatan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Hal ini mengingat tercatat masih ada 23,8 ribu ASN, 493 pemilik upah di atas upah minimum kabupaten, serta 14 ribu pengurus/pemilik Badan Hukum, yang terdaftar sebagai penerima bansos dan terindikasi…
Irsyan Hasyim
Jakarta, Prohealth.id – Karakteristik unik yang terdapat dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) membuat data penerima bansos dapat dipastikan validitasnya dan dipadankan dengan basis data berbasis NIK pada kementerian/lembaga lain untuk meningkatkan akurasi ketepatan pemberian bansos pada masyarakat. Menurut Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, guna meningkatkan akurasi penyaluran bansos, Strategi Nasional…
Irsyan Hasyim
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2004 hingga 2022 terdapat 22 gubernur serta 148 bupati dan wali kota yang telah ditindak secara hukum. Artinya, tingkat kerawanan tersandung kasus korupsi bagi kepala daerah di Indonesia masih tinggi. Kondisi ini tentu akan menghambat program prioritas pemerintah salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrem. Saat ini memang setiap daerah…
Prohealth
