Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Topik

YLBHI

Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Peradilan Sesat dan Penguatan Impunitas Melalui Peradilan Militer

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) memperoleh informasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer II-08 Jakarta (Dilmil II-06) mengenai putusan banding yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (Dilmilti II Jakarta) terhadap empat orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjadi pelaku serangan air keras. Berdasarkan SIPP Dilmil II-08 Jakarta, putusan banding dengan…

Admin

Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Peradilan Sesat dan Penguatan Impunitas Melalui Peradilan Militer

Masyarakat Sipil dan Akademisi Desak Transisi Energi yang Transformatif

Dalam pembacaan deklarasi penutupan Konferensi Demokrasi, Negara Hukum, dan Aksi Iklim di Universitas Gadjah Mada (UGM), kelompok masyarakat sipil dan akademisi menegaskan bahwa hukum, demokrasi, dan aksi iklim tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebijakan iklim hanya sah apabila dibentuk secara terbuka, partisipatif, berbasis ilmu pengetahuan, dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara publik, serta tunduk pada…

Prohealth

Masyarakat Sipil dan Akademisi Desak Transisi Energi yang Transformatif

UU TNI: Sah, YLBHI Kecam Kudeta atas Kedaulatan Rakyat

Jakarta, Prohealth.id – DPR RI resmi mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-Undang pada sidang Paripurna, Kamis (20/3/2025) di kompleks Parlemen, Senayan. Aksi demonstrasi menyuarakan aspirasi dari banyak kelompok masyarakat menolak RUU TNI tak menuai hasil. Merespon pengesahan tersebut, YLBHI mengecam keras hal tersebut. Dalam siaran pers, YLBHI mengakui sudah memprediksi pembahasan dan pengesahan RUU TNI akan…

Prohealth

UU TNI: Sah, YLBHI Kecam Kudeta atas Kedaulatan Rakyat

PERINGATAN 16 HAKTP: Kekerasan Selalu Menyebabkan Masalah Kesehatan pada Perempuan

Jakarta, Prohealth.id – Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan KDRT (UU PKDRT) sejak 19 tahun silam, namun kasus KDRT masih terus terjadi dengan laporan yang meningkat dari tahun ke tahun. Catatan Tahunan atau CATAHU Komnas Perempuan dari 2001 s.d. 2021 mencatat bahwa terjadi peningkatan pelaporan KDRT saat UU PKDRT disahkan pada 2004. Artinya, semakin banyak korban…

Irsyan Hasyim

PERINGATAN 16 HAKTP: Kekerasan Selalu Menyebabkan Masalah Kesehatan pada Perempuan

RUU KESEHATAN: Dinilai Gagal, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penundaan Pengesahan

Jakarta, Prohealth.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Akses Kesehatan mendesak pemerintah untuk menunda pengesahan RUU Kesehatan yang kabarnya akan segera disahkan pada pertengahan bulan Juni 2023 ini. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Akses Kesehatan yang terdiri dari 42 instansi ini menyatakan, RUU Kesehatan yang dirumuskan dengan terburu-buru berpotensi mencederai kepentingan publik karena mengutamakan…

Irsyan Hasyim

RUU KESEHATAN: Dinilai Gagal, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penundaan Pengesahan

Jangan Lengah Meski Vaksin Covid-19 Tetap Gratis

Jakarta, Prohealth.id — Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan vaksin berbayar atau Vaksin Gotong Royong yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma, untuk selanjutnya digratiskan untuk semua. Keputusan itu diambil setelah mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat. Koalisi Warga Akses Kesehatan menilai hal itu belum bisa dijadikan rujukan selama Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 19 Tahun…

Admin

Jangan Lengah Meski Vaksin Covid-19 Tetap Gratis

Vaksinasi Berbayar, Peraturan Cepat Berubah Sudahkah Melalui Uji Kelayakan?

Jakarta, Prohealth.id – Sikap pemerintah yang merestui vaksinasi berbayar dalam program Vaksinasi Gotong Royong menuai perdebatan publik. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) memandang vaksinasi berbayar tak patut. “Ini bertentangan, karena vaksinasi sebagai barang publik. Barang publik bukan komoditas ekonomi,” kata Rizky Argama, selaku peneliti PSHK saat konferensi daring Koalisi Warga untuk Keadilan Kesehatan, pada…

Admin

Vaksinasi Berbayar, Peraturan Cepat Berubah Sudahkah Melalui Uji Kelayakan?

Pemerintah Diminta Akui Kegagalan Mengatasi Pandemi Covid-19

Jakarta, Prohealth.id – Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik yang terdiri dari YLBHI, LaporCovid-19, ICW dan Lokataru bersama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) meminta pemerintah mengakui kegagalan mengatasi pandemi Covid-19 sehingga saat ini Indonesia masuk dalam fase gawat darurat. Melalui konferensi pers yang digelar pada Senin (5/7/2021), Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan…

Tim Prohealth

Pemerintah Diminta Akui Kegagalan Mengatasi Pandemi Covid-19