Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Rubrik

Regulasi

Rubrik yang berisikan laporan dan pemberitaan terbaru tentang perkembangan regulasi dan kebijakan publik pada sektor kesehatan masyarakat di skala nasional sampai global.

DPR Sahkan RUU PPRT Menjadi Inisiatif Dewan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Ketua Puan Maharani akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai RUU inisiatif dewan. DPR mengesahkannya dalam Rapat paripurna DPR, Kamis, 12 Maret 2026 di Gedung DPR di Jakarta. “Kami menyatakan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR,” kata Puan. RUU PPRT ini sudah 22 tahun masuk program legislasi…

Admin

DPR Sahkan RUU PPRT Menjadi Inisiatif Dewan

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Presiden: Perjanjian Dagang Indonesia-AS Ancam Kedaulatan Nasional

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia for Global Justice (IGJ), Perserikatan Solidaritas Perempuan, Walhi Nasional dan Trend Asia secara resmi mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Gugatan dimasukkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 11 Maret 2026. Gugatan…

Sunu Dyantoro

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Presiden: Perjanjian Dagang Indonesia-AS Ancam Kedaulatan Nasional

Dewan Pers: Cabut Klausul Kepemilikan Saham Asing hingga 100 Persen di Penerbitan

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani Perjanjian Resiprokal Perdagangan atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC, Amerika Serikat, 19 Februari 2026. Perjanjian itu mengatur banyak aspek, mulai dari soal tarif/perdagangan hingga soal pengaturan hubungan platform digital dan media. Dewan Pers, dalam keterangannya Rabu, 11 Maret 2026, mencatat setidaknya ada dua pasal yang bisa…

Admin

Dewan Pers: Cabut Klausul Kepemilikan Saham Asing hingga 100 Persen di Penerbitan

Komnas PT dan PGRI Apresiasi Perlindungan Anak di Ruang Digital agar Tak Terpapar Iklan Rokok

Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia atas diterbitkannya Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 tentang penundaan akses media sosial dan platform digital bagi anak di bawah usia 16 tahun. Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025…

Sunu Dyantoro

Komnas PT dan PGRI Apresiasi Perlindungan Anak di Ruang Digital agar Tak Terpapar Iklan Rokok

Negara Masih Ragu Mengendalikan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik

Negara sudah memiliki perangkat hukum untuk mengendalikan produk tembakau dan rokok elektronik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberi mandat tegas. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merinci larangan, pembatasan, dan kewajiban—termasuk penjualan kepada anak, pembatasan iklan digital, hingga kewenangan pemutusan akses. Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Tubagus Haryo Karbyanto menyatakan di…

Sunu Dyantoro

Kala Anak Muda Menuntut Pengendalian Tembakau

Vape Jadi Medium Baru Narkoba, BNN Dukung Pelarangannya di Indonesia

Sesaknya datang lagi pada pukul dua dini hari. Rico Thomas Dwi Ardana (21) terbangun dengan dada seperti ditusuk dari dalam. Napasnya pendek dan berat. Berbeda dari biasanya. Malam itu, Rico dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosis bronkitis. “Nyeri, kayak ada yang nusuk,” ujarnya kepada Prohealth pada Minggu, 1 Maret 2026. Rico mengenang kembali serangan sesak napas…

Dian Amalia Ariani

Vape Jadi Medium Baru Narkoba, BNN Dukung Pelarangannya di Indonesia

WALHI: RUU Daerah Kepulauan Jangan Jadi Payung Baru Ketidakadilan Sosial-Ekologis

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak Pemerintah, DPR, dan DPD untuk memperkuat hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang saat ini tengah dibahas di parlemen. Menurut WALHI, penguatan kewenangan Pemerintah Daerah melalui beleid ini tidak disertai mekanisme pengakuan dan perlindungan hak kelola masyarakat di wilayah kepulauan. WALHI menilai RUU…

Admin

WALHI: RUU Daerah Kepulauan Jangan Jadi Payung Baru Ketidakadilan Sosial-Ekologis

Regulasi dan Penegakan Hukum Rokok Elektronik Perlu Penguatan

Maraknya penyalahgunaan rokok elektronik di Indonesia, termasuk penggunaan cairan (liquid) yang dicampur zat adiktif ilegal dan narkotika sintetis, menunjukkan lemahnya regulasi dan pengawasan produk ini. Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI), dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyerukan penguatan regulasi rokok elektronik demi melindungi generasi…

Admin

Regulasi dan Penegakan Hukum Rokok Elektronik Perlu Penguatan

Jakarta Akhirnya Punya Perda Kawasan Tanpa Rokok, Tulus: Hasil Kompromi Politik

Setelah lebih dari 15 tahun menunggu, warga DKI Jakarta akhirnya punya payung hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2025 tentang KTR. Aturan ini disahkan lewat sidang paripurna DPRD Jakarta pada 23 Desember 2025,…

Admin

Jakarta Akhirnya Punya Perda Kawasan Tanpa Rokok, Tulus: Hasil Kompromi Politik

Kemenkes Optimis Standarisasi Kemasan Rokok Berlaku Desember

Jakarta, Prohealth.id – Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC IAKMI) menyoroti lambannya implementasi standarisasi kemasan pada bungkus rokok. Hal itu tersampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Urgensi Implementasi Standarisasi Kemasan dan Peringatan Kesehatan Bergambar pada Bungkus Rokok untuk Penguatan Kesehatan Masyarakat,” di Jakarta pada (24/9/2025). Ketua TCSC IAKMI Sumarjati Arjoso mengatakan, kondisi…

Ahmad Khudori

Kemenkes Optimis Standarisasi Kemasan Rokok Berlaku Desember

Myanmar Berlakukan Kemasan Rokok Standar, 75% Peringatan Kesehatan

BANGKOK. Pemerintah Myanmar akhirnya memberlakukan kemasan rokok standar, di mana 75% kemasannya akan dilapisi dengan peringatan kesehatan bergambar. Perusahaan-perusahaan rokok di negara tersebut telah menerapkan Peraturan Kemasan Standar tersebut setelah tertunda bertahun-tahun. Peraturan ini mulanya telah diteken pada 12 Oktober 2021 lalu, dan seharusnya diterapkan setelah 180 hari setelahnya. Myanmar merupakan negara Asia ketiga, setelah…

Admin

Myanmar Berlakukan Kemasan Rokok Standar, 75% Peringatan Kesehatan

Antara Etika dan Ancaman: Jurnalisme di Persimpangan Kemanusiaan

Chief Correspondent Reuters untuk Thailand and Myanmar Devjyot Ghoshal mengungkapkan pengalaman peliputannya yang sangat krusial. Sebelum berbasis di Asia Tenggara, dia menjalani karier di India bersama Reuters selama empat tahun. Devjot telah berhasil meliput sejumlah peristiwa penting. Seperti masa jabatan kedua Perdana Menteri Modi, reorganisasi Jammu dan Kashmir pada 2019, kerusuhan komunal di New Delhi,…

Ignatius Dwiana

Antara Etika dan Ancaman: Jurnalisme di Persimpangan Kemanusiaan