Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Rubrik

Regulasi

Rubrik yang berisikan laporan dan pemberitaan terbaru tentang perkembangan regulasi dan kebijakan publik pada sektor kesehatan masyarakat di skala nasional sampai global.

KEBEBASAN PERS: Ada 60 Kasus Kekerasan Sampai Agustus 2025

Jakarta, Prohealth.id – Brutalitas aparat penegak hukum saat menangani eskalasi aksi demonstrasi di berbagai daerah makin parah akibat penjarahan. Situasi ini tak hanya menimbulkan kerugian bagi warga, tapi menempatkan jurnalis pada posisi rentan saat meliput. Melalui siaran pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai situasi memanas sejak 25 Agustus 2025 di Jakarta. Suhu panas itu meluas…

Admin

KEBEBASAN PERS: Ada 60 Kasus Kekerasan Sampai Agustus 2025

RESET INDONESIA: Pengurus Negara Harus Dikoreksi Total

“Saya lebih menyukai diksi ‘pengurus negara’ daripada ‘pemerintah’ karena Indonesia adalah negara pengurus, bukan negara penguasa,” kata Chandra Hamzah. Chandra adalah salah satu pemrakarsa forum itu selain Sukidi, Diah Satyani Saminarsih, Sudirman Said, Shofwaan Al Banna Choiruzzad, dan lainnya. Diksi “pengurus negara” muncul di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, akhir Mei 1945. Pencetus…

Admin

RESET INDONESIA: Pengurus Negara Harus Dikoreksi Total

Presiden Prabowo Belum Peka Tangani Aksi Demonstrasi

Jakarta, Prohealth.id – Kekecewaan dan kemarahan publik akhir-akhir ini telah meluap melalui demonstrasi di berbagai daerah. Melalui siaran pers resmi, Koalisi Masyarakat Sipil menilai hal ini bukan hanya soal pernyataan para anggota DPR yang tidak menunjukkan terhadap penderitan rakyat akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Sayangnya, Presiden Prabowo dan para pimpinan partai politik gagal paham…

Admin

Presiden Prabowo Belum Peka Tangani Aksi Demonstrasi

KTR: Sekadar Janji di Bibir Tanpa Realisasi Pasti

Kendari, Prohealth.id — Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita”. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan acar tersebut di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebagai investasi jangka panjang, produk hukum daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun…

Irsyan Hasyim

KTR: Sekadar Janji di Bibir Tanpa Realisasi Pasti

Gerbong Rokok untuk KAI Berbahaya bagi Kesehatan

Jakarta, Prohealth.id – Baru-baru ini publik menjadi heboh yang berasal dari gedung senayan. Bukan hanya soal tunjangan gaji DPR tapi statement anggota DPR Komisi VI yang mengusulkan adanya ruang khusus merokok di Gerbong KAI. Melalui siaran pers, Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberi catatan keras soal itu. Pertama, usulan menyediakan gerbong…

Admin

Gerbong Rokok untuk KAI Berbahaya bagi Kesehatan

Gerbong Khusus Merokok, Bukan Solusi Tapi Marabahaya

Jakarta, Prohealth.id – Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) menilai usulan anggota DPR RI Nasim Khan agar PT KAI menyediakan gerbong khusus merokok di kereta jarak jauh sebagai salah satu ide sembrono. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT KAI, Nasim berargumen bahwa gerbong rokok akan “menguntungkan” dan “bermanfaat” bagi perusahaan. Padahal, di tengah…

Admin

Gerbong Khusus Merokok, Bukan Solusi Tapi Marabahaya

PP 28/2024: Hari Anak Dirayakan, Haknya Dilupakan

Jakarta, Prohealth.id – Bertepatan dengan momentum Hari Anak Nasional dan setahun pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan, Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menyampaikan perhatian mendalam terhadap implementasi PP 28/2024. Fokus utama Komnas PT adalah tentang bagian Pengamanan Zat Adiktif yang mandek. Hal ini mengancam tak terwujudnya perlindungan anak…

Admin

PP 28/2024: Hari Anak Dirayakan, Haknya Dilupakan

Indonesia Darurat Terapkan Kemasan Rokok Polos

Jakarta, Prohealth.id – Dalam kerja pengendalian tembakau, Kementerian Kesehatan berencana mengatur standardisasi kemasan rokok. Sayangnya, berbagai pihak malah mengklaim rencana ini sebagai meningkatkan peredaran rokok ilegal. Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) merespon klaim-klaim tersebut sebagai penghalang untuk pengendalian konsumsi rokok. Manik Marganamahendra selaku Ketua IYCTC menyebut daya tarik produk tembakau selama ini menarik…

Ahmad Khudori

Indonesia Darurat Terapkan Kemasan Rokok Polos

Presiden Prabowo Didesak Perbaiki Kebijakan Cukai Rokok

Jakarta, Prohealth.id – Lima belas organisasi dari Koalisi Pengendalian Tembakau mengirimkan surat dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2026. Surat ini merupakan bentuk dukungan kepada Pemerintah karena dampak kesehatan dan ekonomi Indonesia yang semakin memburuk. Utamanya akibat konsumsi produk tembakau yang tidak terkontrol. Dukungan reformasi kebijakan CHT ini…

Admin

Presiden Prabowo Didesak Perbaiki Kebijakan Cukai Rokok

Mengukur Kehadiran Satgas Pencegahan Rokok Ilegal

Jakarta, Prohealth.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dalam waktu dekat akan membuat satuan tugas (satgas) khusus pencegahan rokok ilegal. Hadirnya satgas khusus pencegahan rokok ilegal dimaksudkan untuk membendung peredaran rokok ilegal yang selama ini cukup marak di masyarakat. “Insyaallah saya akan melakukan pembentukan satgas pencegahan rokok ilegal dan cukai rokok,” kata…

Ahmad Khudori

Mengukur Kehadiran Satgas Pencegahan Rokok Ilegal

WCTC 2025: Peringatan Kesehatan Bergambar Wajib Diterapkan

Dublin, Prohealth.id – Dalam laporan WHO bertajuk Global Tobacco Epidemic 2025 mengungkapkan peringatan kesehatan bergambar adalah kunci pengendalian konsumsi rokok. Hal ini sudah tersirat karena masuk dalam WHO melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang menyebut pemakaian tembakau berdampak nyata. Untuk itu kemasan sangat mempengaruhi ringkat minat orang terhadap konsumsi rokok. Dalam laporan tersebut…

Admin

WCTC 2025: Peringatan Kesehatan Bergambar Wajib Diterapkan

PERDA KTR : Merokok di Jakarta Kena Denda 250 Ribu

Jakarta, Prohealth.id – Secara serius, DPRD Provinsi DKI Jakarta merumuskan aturan dan sanksi bagi para pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam perda. Rencananya, pihak yang melanggar ketentuan dalam Raperda KTR akan mendapatkan sanksi administratif. Ketentuan sanksi berbunyi; orang yang merokok di KTR dikenakan denda Rp250 ribu. Hal itu disampaikan Afifi dari Biro Hukum DKI di…

Ahmad Khudori

PERDA KTR : Merokok di Jakarta Kena Denda 250 Ribu