Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Topik

cukai hasil tembakau

Menteri Keuangan Baru, Momentum Perkuat Cukai Rokok dan Membatalkan Layer Baru

Pergantian Menteri Keuangan menjadi momentum baru untuk meninjau kembali arah dan efektivitas kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pada era Menteri Keuangan sebelumnya (2025-2026), tarif cukai tidak mengalami kenaikan, dan justru muncul wacana penambahan lapisan (layer) tarif cukai baru untuk merangkul produsen rokok ilegal agar masuk ke dalam sistem legal. Karenanya, kebijakan CHT perlu segera dikoreksi…

Prohealth

Menteri Keuangan Baru, Momentum Perkuat Cukai Rokok dan Membatalkan Layer Baru

Pertemuan Rahasia Industri Tembakau dengan Staf Uni Eropa Diselidiki

Pemeriksaan oleh ombudsman Uni Eropa ini dilakukan setelah investigasi oleh The Examination dan Politico mengungkapkan bahwa staf Uni Eropa melakukan tindakan yang akan menguntungkan Philip Morris International. Pertemuan-pertemuan rahasia antara industri tembakau dan pejabat Eropa kembali menjadi sorotan. Penyidik ​​independen Uni Eropa telah meluncurkan penyelidikan terhadap pertemuan-pertemuan saat perwakilan industri tembakau meminta staf Komisi Eropa…

Sunu Dyantoro

Pertemuan Rahasia Industri Tembakau dengan Staf Uni Eropa Diselidiki

Blunder, Menkeu Purbaya Berpotensi Menyesatkan Publik

Jakarta, Prohealth.id – Menteri Keuangan Purbaya Sadewa baru saja menyatakan keterkejutannya tentang pengenaan cukai rokok yang disebutnya sebagai kebijakan “firaun”. Pernyataannya yang beredar masif di media ini dianggap membahayakan 270 juta rakyat Indonesia. Melalui pernyataan resmi, Komnas Pengendalian Tembakau sangat menyayangkan pernyataan ini. Pernyataan ini seolah menarik mundur upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga pada…

Irsyan Hasyim

Blunder, Menkeu Purbaya Berpotensi Menyesatkan Publik

MORATORIUM CUKAI ROKOK: Kesehatan Masyarakat Terancam

Jakarta, Prohealth.id – CISDI, PKJS-UI, dan Komnas Pengendalian Tembakau menolak keras usulan moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan. Usulan penundaan atau moratorium ini mulai ramai sebagai opsi dari para pelaku industri tembakau. Melalui pernyataan resmi, Rabu (30/7/2025), Koalisi menilai pandangan yang menitikberatkan pada kepentingan keberlanjutan industri, melemahkan…

Admin

MORATORIUM CUKAI ROKOK: Kesehatan Masyarakat Terancam

Rapor Penerapan Cukai Rokok di Indonesia Masih Jeblok

Bali, Prohealth.id – Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) mengadakan workshop bersama para pakar ekonomi kesehatan, pembuat kebijakan, serta organisasi masyarakat sipil. Workshop ini bertajuk, “Kerangka Cukai Produk Tembakau untuk Mengoptimalkan Pembiayaan Kesehatan Nasional”. Acara ini menjadi bagian dalam International Health Economics Association (IHEA) Pre-Congress 2025 di Bali International Convention Centre (BICC). Kegiatan ini berisikan…

Admin

Rapor Penerapan Cukai Rokok di Indonesia Masih Jeblok

Presiden Prabowo Didesak Perbaiki Kebijakan Cukai Rokok

Jakarta, Prohealth.id – Lima belas organisasi dari Koalisi Pengendalian Tembakau mengirimkan surat dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2026. Surat ini merupakan bentuk dukungan kepada Pemerintah karena dampak kesehatan dan ekonomi Indonesia yang semakin memburuk. Utamanya akibat konsumsi produk tembakau yang tidak terkontrol. Dukungan reformasi kebijakan CHT ini…

Admin

Presiden Prabowo Didesak Perbaiki Kebijakan Cukai Rokok

CUKAI ROKOK: Menjernihkan Fungsi Pendapatan Negara

Seorang penulis, Mukhaer Pakkanna menebitkan sebuah karya buku yang menguak kejahatan industri tembakau dan rokok. Dalam bukunya, ia menggambarkan dengan istilah “Drakula”. Buku “Drakula Ekonomi” mengulas sejarah, pelaku industri, kondisi petani dan buruh, hingga dampak eksternalitas dalam enam bab. Mukhaer Pakkanna menyebutkan bahwa kebiasaan merokok ada sejak ribuan tahun lalu di Mesoamerika sampai Columbus. Kebiasan…

Ignatius Dwiana

CUKAI ROKOK: Menjernihkan Fungsi Pendapatan Negara

Meninjau Tuduhan PP Nomor 28 Bikin Boncos

Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 28 tahun 2024 sebagai turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Seperti namanya, PP Kesehatan hendak mengatur perlindungan kesehatan publik. Sebanyak 34 pasal mengatur produk tembakau dari peredaran, pemasaran, distribusi, hingga konsumsinya. Isian dalam PP yang mengatur pengendalian tembakau itulah yang menuai kontra dari sekelompok orang atau organisasi.…

Prohealth

Meninjau Tuduhan PP Nomor 28 Bikin Boncos

PEMILU 2024: Nasib Tak Tentu Cukai Rokok dan Cukai MBDK

Jakarta, Prohealth.id – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengkhawatirkan pergeseran komitmen terhadap cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang merupakan usulan pemerintahan berjalan saat ini, seiring dengan momentum Pemilu 2024 dan pemerintahan baru kelak. Olivia Herlinda, Chief of Research and Policy CISDI, menjelaskan perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi produk tinggi gula serta rokok tidak…

Tim Prohealth

PEMILU 2024: Nasib Tak Tentu Cukai Rokok dan Cukai MBDK

Mitologi Oyot Mimang dan Kegagalan Negara Memberantas Rokok Ilegal

Terdapat dua fungsi pemungutan cukai, yaitu sebagai alat budgetair dan alat regulerend (Surono & Purwanto, 2018). Pemungutan cukai dalam perspektif alat budgetair didefinisikan sebagai pengumpul penerimaan negara, sedangkan pemungutan cukai dalam perspektif alat regulerend didefinisikan sebagai instrumen kontrol pemerintah yang tidak hanya ditujukan sebagai penerimaan, tetapi memperhitungkan tujuan-tujuan lain seperti kesehatan masyarakat, pengendalian dampak sosial,…

Irsyan Hasyim

Mitologi Oyot Mimang dan Kegagalan Negara Memberantas Rokok Ilegal

Diversifikasi Masih Perlu Optimalisasi Peran Antar Pemerintah

Jakarta, Prohealth.id – Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) mengeluarkan riset terbaru yang menunjukkan bahwa mengandalkan tanaman tembakau saja tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aryana Satrya, Ketua dan Tim Riset PKJS-UI menyatakan bahwa melalui diversifikasi tanam yang disertai sarana dan prasarana yang memadai, petani tembakau dapat menghasilkan komoditi tanaman non-tembakau untuk…

Prohealth

Diversifikasi Masih Perlu Optimalisasi Peran Antar Pemerintah

Beda Sikap atas Tembakau dan Alkohol, Ada Standar Ganda Picu Beban Ganda

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau mengadakan diseminasi hasil penelitian “Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau”. Studi ini bertepatan dengan momentum Hari Anak Nasional 2023, pada 23 Juli lalu. Untuk itu, studi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Pemerintah dalam melihat produk zat adiktif…

Irsyan Hasyim

Beda Sikap atas Tembakau dan Alkohol, Ada Standar Ganda Picu Beban Ganda