Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan tabrakan kereta api yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 28 April 2026) pagi. Sesuai data terakhir, kecelakaan ini mengakibatkan 14 orang meninggal dan 84 orang luka.
Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 08.39 WIB, kemudian langsung menuju poli bedah, dilanjutkan menuju ruang perawatan Bougenville untuk berinteraksi dengan korban yang tengah dirawat.
Dalam kunjungannya, Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ia juga menginstruksikan agar seluruh korban luka mendapatkan perawatan optimal hingga pulih. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Saya hari ini saya datang ke rumah sakit Bekasi, tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah, kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya. Kita segera akan atasi,” ujarnya.
Dalam kunjungan ini, Prabowo memastikan para korban mendapatkan penanganan medis terbaik serta memberikan dukungan moril kepada pasien dan keluarga yang terkena dampak.
Presiden juga menerima laporan langsung dari jajaran terkait mengenai perkembangan penanganan korban pascakejadian. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menangani insiden ini secara cepat, tepat, dan menyeluruh.
Kecelakaan terjadi antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin, 27 April 2026 malam.
Prabowo berjanji pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh serta mempercepat perbaikan sistem keselamatan perlintasan kereta api, menyusul kecelakaan yang terjadi di Bekasi.
Prabowo juga menyoroti masih banyaknya perlintasan kereta api yang belum dilengkapi sistem pengamanan memadai. Pemerintah pun berkomitmen untuk segera melakukan penataan secara menyeluruh.
“Secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya. Kita segera akan atasi,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Prabowo menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi guna mengurangi risiko kecelakaan, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan itu.
“Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover, karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat-sangat mendesak, jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden,” ungkap Prabowo.
Prabowo mengungkapkan terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan serupa di Pulau Jawa yang memerlukan penanganan. Pemerintah pun telah menginstruksikan percepatan perbaikan melalui berbagai skema, termasuk pembangunan flyover maupun peningkatan sistem pengamanan.
“Sekarang sudahlah kita selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya, lintasan tersebut ya, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover,” katanya.
Berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian kereta rel listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85. Akibat kejadian ini, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.
Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur. Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.
Kementerian Perhubungan mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan secara objektif dan menyeluruh. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pihaknya memberikan ruang dan menunggu KNKT untuk melakukan investigasi secara independen agar hasilnya dapat menjadi dasar evaluasi komprehensif ke depan.
“Kami juga memberikan kesempatan kepada KNKT untuk melakukan investigasi secara objektif,” kata Dudy.
