Film besutan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta berjudul “Di Balik Ilusi Tembakau” lolos dalam kurasi acara Documentary Journalism Film Festival (Djourno) yang diselenggarakan di Yogyakarta dan Jakarta. Film “Di Balik Ilusi Tembakau” menceritakan bagaimana tipu daya industri rokok dari kacamata korban, petani tembakau, kebijakan pemerintah yang pro terhadap industri, dan iklan rokok di kalangan anak-anak. Film ini akan dilayarkan dengan 7 film lolos lainnya di dua tempat, Yogyakarta dan Jakarta. Untuk gelaran pertama film diputar pada Sabtu, 4 Juli 2026 di Yogyakarta.
Pihak Penyelenggara Djourno Festival Nura Aini mengatakan, 8 film yang diputar di Yogyakarta dan Jakarta melewati proses seleksi bertahap oleh para kurator film. “Di Balik Ilusi Tembakau” relevan dengan tema Djourno Fest 2026 yang mengusung tema “Saling Silang Ketimpangan dan Demokrasi”.
“Djourno Fest hadir dengan film khusus, beda dari festival film dokumenter yang sudah ada. Pendekatan jurnalisme di film dokumenter Djourno Fest, kuat: menghadirkan cerita secara faktual dan aktual,” katanya kepada Prohealth.
Gelaran Djourno Fest dianggap oleh Nura sebagai gelaran pertama festival film berbasis jurnalisme di Indonesia. Nura menerangkan, acara Djurno Fest yang diinisiasi oleh media Progresif bekerja sama dengan Watchdoc sebagai bentuk keberpihakan kepada elemen yang dipinggirkan oleh negara, bahkan sistem.
Menurut Nura, film dokumenter bisa menyuarakan ketimpangan dan kemunduran nilai demokrasi yang dialami oleh mereka yang dipinggirkan.
Sutradara “Di Balik Ilusi Tembakau”, Irvan Imamsyah, bercerita medium ‘film’ kerap jadi pilihan alternatif untuk membangun kesadaran masyarakat. Film dokumenter berbasis jurnalisme akan lebih menarik untuk para penonton atau kalangan anak muda. “Di Balik Ilusi Tembakau” yang berdurasi 47 menit banyak menyoroti taktik industri rokok menolak kenaikan cukai.
Narasumber “Di Balik Ilusi Tembakau” punya latar yang berbeda-beda, dari petani tembakau, korban karena rokok, perwakilan dari Kementerian Kesehatan, dokter, dan organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan kesehatan untuk masyarakat.
Karena, menurut Irvan, selama ini narasi yang terbangun adalah perusahaan rokok mempunyai kontribusi besar terhadap pembangunan negara. “Karena, jumlah tenaga kerjanya banyak, mereka penyumbang cukai terbesar. Seolah-olah industri ini tuh pahlawan banget gitu yah,” katanya.
Padahal, kata Irvan, kondisi di lapangan penderitaan buruh yang bekerja di pabrik nasibnya buruk dan miris. Buruh ditekan agar memenuhi target 1.000-2.000 lintingan rokok. Satu buruh dalam satu hari hanya mendapat upah kurang dari 100 ribu rupiah. Para buruh rokok di lapangan belum sejahtera, tapi, mereka kerap dimanfaatkan untuk kepentingan industri.
“Bahkan mereka dimobilisasi untuk demo penolakan cukai oleh industri, karena kalau cukai rokok naik, perusahaan rokok jadi rugi, jadi ini situasi di lapangan yang ingin disampaikan,” ujarnya.
Irvan menambahkan perusahaan atau pimpinan industri rokok malah banyak yang tidak merokok. Padahal, kata Irvan, mereka yang buat rokok, mengapa pemimpin perusahaan ini tidak merokok? “Karena mereka sadar rokok ini barang buruk dan membawa dampak yang panjang untuk kesehatan,” katanya.
Sedangkan, periset “Di Balik Ilusi Tembakau” Ambar Arum menjelaskan film ini berangkat dari keresahan masyarakat sipil atas naiknya angka para perokok. Rokok selalu dicitrakan salah, sebagai gaya hidup keren, simbol maskulinitas, serta pahlawan cukai membawa ilusi bagi masyarakat. Padahal, rokok mengakibatkan penyakit yang merusak kesehatan. Ada candu bagi mereka yang merokok dan dampaknya merusak kesehatan.
“Faktanya ada pengusaha yang semakin kaya dari bisnis rokok. Sedangkan buruh pabrik dan petani tembakau tidak menerima keadilan pendapatan yang seimbang,” kata Ambar.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi mengapresiasi film yang dibuat AJI Jakarta. Bagi Tulus, “Di Balik Ilusi Tembakau” mampu membedah normalisasi rokok pada perspektif sosiologis dan kultural. Aturan dan regulasi yang sejatinya masih parsial, nyaris tiada berarti di hadapan para pengusaha.
“Fenomena oligarki industri tembakau amatlah kentara. Dan negara tak berdaya,” katanya pada Prohealth pada 4 Juli 2026.
Sedangkan, masyarakat umum, Maria, menyebut setelah menonton film itu kesadaran akan bahaya dampak rokok jadi meningkat. Ia juga menyatakan jadi sadar industri rokok hanya memanfaatkan masyarakat kecil agar cukai rokok tidak ada kenaikan. Ada narasi cukai rokok naik akan banyak terjadi gelombang PHK terhadap buruh rokok dan pengangguran bertambah.
“Padahal di luar itu, pelaku industri cuma mau cukai itu harganya rendah, biar mereka dapat untung yg banyak bukan mikirin nasib petani,” ujarnya.
Maria juga bilang, dalam sorotan kamera film ada kemasan dan iklan rokok yang dibuat lucu dan menarik. Mirisnya adalah ketika anak-anak yang tertipu daya karena kemasan rokok tidak dikenakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal, di film juga disebutkan di berbagai negara itu harus menunjukkan identitas sebagai syarat pembelian rokok. Bungkus rokok, kata dia, sengaja untuk dibuat tidak menarik.
Menurut Maria, dari permasalahan yang diungkap dalam film, respon pemerintah juga tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Ia merekomendasikan masyarakat menonton film itu agar melihat bagaimana pemerintah bertunduk lesu di hadapan industri rokok. “Katanya mau ningkatin angka kesehatan tapi kalo pemerintahnya ngebiarin hal sepele gini mah, sama aja pemerintah berarti nggak peduli.”
