Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyambut baik adopsi Deklarasi Politik tentang Pencegahan, Kesiapan, dan Respons Pandemi (PPPR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA), kemarin. Deklarasi ini memberikan penegasan kembali yang kuat tentang solidaritas dan komitmen global yang dibutuhkan untuk melindungi generasi mendatang dari dampak buruk pandemi.
“WHO menyambut baik komitmen kuat dari Negara-negara Anggota PBB untuk terus bekerja sama dalam pencegahan, kesiapan, dan respons pandemi,” kata Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO.
“Dunia telah menempuh perjalanan panjang sejak COVID-19. Kami mendesak negara-negara untuk sekarang memenuhi komitmen yang telah mereka buat, terutama untuk menyelesaikan negosiasi tentang lampiran Sistem Akses dan Pembagian Manfaat Patogen (PABS), sehingga Perjanjian Pandemi WHO dapat dibuka untuk penandatanganan, memulai proses ratifikasi, dan mulai berlaku sebagai hukum internasional.”
Negara-negara anggota mempertimbangkan Deklarasi tersebut selama Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB kedua tentang PPPR pada tanggal 25 September 2026 dan merujuknya ke Majelis Umum penuh untuk diadopsi hari ini.
Berdasarkan kemajuan penting dalam penelitian dan koordinasi yang telah dicapai sejak pandemi COVID-19, termasuk adopsi Perjanjian Pandemi WHO, Deklarasi Majelis Umum PBB menyerukan investasi dan tindakan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas nasional, regional, dan global dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi ancaman pandemi.
Deklarasi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik yang memperlakukan kesiapsiagaan pandemi sebagai isu kesehatan, pembangunan, ekonomi, dan keamanan yang membutuhkan tindakan terkoordinasi di berbagai sektor.
Negara-negara anggota khususnya menyoroti kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan negosiasi mengenai Lampiran PABS sebagai komponen kunci dari Perjanjian Pandemi WHO. Hasil negosiasi PABS akan dipertimbangkan pada Sidang Majelis Kesehatan Dunia berikutnya pada Mei 2027 atau lebih awal melalui sesi khusus Majelis.
Pengesahannya akan memungkinkan Perjanjian Pandemi untuk mulai berlaku dan membantu mewujudkan respons global yang lebih adil, terkoordinasi, dan efektif terhadap ancaman pandemi di masa mendatang.
Deklarasi Politik Majelis Umum PBB menetapkan agenda yang jelas untuk memperkuat keamanan kesehatan global. Prioritas utama meliputi peningkatan sistem pemantauan, investasi dalam kapasitas nasional, dan implementasi Peraturan Kesehatan Internasional yang telah diamandemen (2005).
Deklarasi ini juga menyerukan pemberdayaan masyarakat, memastikan akses tepat waktu terhadap patogen dan pembagian manfaat yang adil, memperluas kapasitas manufaktur dan penelitian dan pengembangan lokal dan regional, serta mengamankan pembiayaan yang berkelanjutan. Tindakan-tindakan ini secara gabungan pasti akan memperkuat kerja sama internasional dan menghasilkan solidaritas dan kesetaraan yang lebih besar.
