Ketika pasar global semakin menuntut produk yang rendah emisi, akses terhadap listrik hijau menjadi bagian dari upaya menjaga daya saing industri Indonesia. Bagi perusahaan yang terhubung dengan rantai pasok global, ketersediaan energi bersih semakin berkaitan dengan target emisi, akses pasar, dan keputusan investasi.
Seiring berkembangnya kebutuhan perusahaan, akses terhadap listrik hijau semakin relevan dalam menentukan strategi bisnis dan memenuhi kebutuhan pasar. Indonesia perlu memastikan tersedianya pilihan pengadaan yang beragam, kredibel, dan dapat diakses, sehingga transisi energi dapat berjalan seiring dengan upaya memperkuat daya saing industri dan investasi.
Hal ini menjadi pembahasan dalam sesi “How Corporate Demand Can Shape Indonesia’s Green Power Transition”, yang diselenggarakan WRI Indonesia, Asia Clean Energy Coalition (ACEC), dan RE100 sebagai bagian dari Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.
“Bagi dunia usaha, akses terhadap listrik hijau semakin menjadi bagian dari strategi bisnis mereka. Kita dapat bersama-sama memperluas akses listrik hijau yang terjangkau, andal, dan kredibel, sekaligus menarik investasi energi terbarukan dan memperkuat daya saing Indonesia,” ujar Arief Wijaya, Managing Director WRI Indonesia.
Perusahaan, sebagai pasar utama listrik hijau, kata dia, perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan energi terbarukan Indonesia. Permintaan yang terukur dan kredibel dapat mendorong investasi energi terbarukan, memperluas akses listrik hijau yang andal dan terjangkau, serta memperkuat daya saing dan daya tarik investasi Indonesia.
Sebagai dasar dialog antara sisi permintaan dan pasokan, forum ini menggunakan temuan paper “Corporate Green Power Procurement Options in Indonesia: Taking Stock of Demand & Charting the Path Forward”, yang pertama kali dipaparkan hari ini. Paper ini merupakan hasil kerjasama WRI Indonesia dan ACEC, dengan kontribusi penting dari mitra perusahaan dan RE100 dalam memperkaya pemahaman mengenai kebutuhan dan aspirasi perusahaan terhadap pengadaan listrik hijau di Indonesia.
“Temuan studi kami menunjukkan perspektif sisi permintaan penting dipertimbangkan, karena lebih banyak perusahaan yang menuntut procurement yang lebih impactful. Cara kita merencanakan energi ketika berhadapan dengan energi terbarukan akan berbeda dengan selama ini kita merencanakan berbasis fosil,” ujar Clorinda Wibowo, Senior Manager Energy and Sustainable Business, WRI Indonesia dalam panel diskusi.
Temuan ini menjadi dasar dialog dalam forum ini, yang mempertemukan WRI Indonesia, ACEC dan RE100 dengan pihak PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Dialog yang dipandu Arif Utomo, Engagement Manager Energy & Sustainable Business, WRI Indonesia, menjadi kaya dengan perspektif dari dunia usaha, pemerintah, dan pasar listrik global.
Survei terhadap 56 perusahaan menunjukkan renewable energy certificates (REC) yang tidak dibundel dengan pasokan listrik fisik masih menjadi pilihan pengadaan yang paling banyak digunakan saat ini. Sebanyak 49% responden memilih mekanisme tersebut.
“Dalam merancang kebijakan pengadaan listrik bersih di Indonesia, penting untuk tidak hanya melihat kebutuhan perusahaan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan tiga, lima, hingga sepuluh tahun ke depan,” ujar Mia Nguyen, Chief of Staff & Strategic Initiatives, Asia Clean Energy Coalition (ACEC).
Paper memperlihatkan adanya preferensi yang semakin kuat terhadap pembangkitan listrik di lokasi (on-site generation), serta meningkatnya minat terhadap kontrak langsung dengan pembangkit listrik di luar lokasi (off-site generators) dalam 5–10 tahun mendatang.
Pembangkit listrik di lokasi menjadi pilihan utama sebesar 37%, diikuti REC tidak dibundel sebesar 29% dan kontrak langsung dengan pembangkit di luar lokasi sebesar 23%. Malaysia, Vietnam, dan Thailand telah mulai mengembangkan model-model pengadaan baru, dan pembelajaran ini dapat digunakan untuk mengkaji sejumlah opsi dalam konteks Indonesia.
Biaya dan kemudahan pelaksanaan menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan. Sebanyak 79% responden menyebut biaya listrik hijau sebagai salah satu pertimbangan utama, sementara 55% menyoroti kemudahan perizinan.
